DIVIDEN BUMN: Pemerintah & Banggar
DPR Sepakati Rp30,77 Triliun
JAKARTA:
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR bersepakat untuk mematok target penerimaan
negara dari dividen BUMN sebesar Rp30,77 triliun dalam rancangan APBN-P 2012.
Bambang P.S. Brodjonegoro, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan kenaikan penerimaan pemerintah atas laba BUMN didasarkan pada kenaikan realisasi laba tahun buku 2011, karena besaran dividend pay out ratio tetap.
"Penerimaan negara dari dividen BUMN Rp28,01 triliun dalam APBN 2012, kita naikkan jadi Rp30,8 triliun dalam APBN-P 2012," kata Bambang dalam rapat dengan Panja A, Badan Anggaran DPR-RI, Senin malam.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, usulan dividen dalam RAPBNP 2012 sebesar Rp30,77 triliun terdiri dari laba Pertamina Rp8,49 triliun (27,59%), laba BUMN sektor perbankan Rp4,02 triliun, dan laba BUMN lainnya Rp18,26 triliun (59,35%).
Berdasarkan kelompok BUMN besar, kata Bambang, komposisinya sebesar Rp12,9 triliun berasal dari Pertamina dan PLN dengan asumsi laba bersih Pertamina pada 2011 sebesar Rp20,69 triliun dan laba bersih PLN mencapai Rp12,59 triliun. Target setoran deviden ini naik Rp1,7 triliun dibandingkan patokan dalam APBN 2012.
BUMN sektor perbankan ditargetkan menyetor deviden Rp5,0 triliun dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp4 triliun. Sementara itu, BUMN non-Pertamina & PLN dan minoritas ditargetkan menyumbang Rp12,9 triliun terhadap penerimaan negara.
Anggota Banggar DPR dari Fraksi Demokrat Jhonny Allen Marbun mengungkapkan BUMN harus berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, terutama BUMN migas seperti Pertamina yang disinyalir menerima keuntungan akibat kenaikan harga minyak dunia.
"Harusnya bisa lebih tinggi dari itu dong. Kalau pembahasan APBN tahun-tahun sebelumnya, kami selalu minta target penerimaan dividen naik minimal Rp1 triliun dari yang diajukan pemerintah," ungkapnya.
Terkait hal ini, Bambang Brodjonegoro mengatakan dengan target penerimaan sebesar Rp30,8 triliun pemerintah tetap ingin menjaga belanja modal BUMN guna membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita ingin BUMN punya capex yang memadai untuk membantu dorong pertumbuhan. Kita juga ingin jaga kesehatan BUMN perbankan punya modal 8% atau kalau bisa lebih dari itu, supaya tidak jadi observasi Bank Indonesia," katanya.
Plt Kepala BKF ini memaparkan, dari 141 BUMN, 118 di antaranya mencatat laba bersih Rp124.964 miliar, dan 23 BUMN mencatat rugi bersih Rp3,23 miliar.
Adapun pada 2011, BUMN perbankan mencatat laba sebesar Rp34,19 triliun, yang terdiri dari laba BRI Rp15 triliun lebih tinggi daro targetnya sebesar Rp11,47 triliun, Bank Mandiri realisasi laba unaudited Rp12 triliun lebih rendah dari target Rp19,5 triliun, BNI yang realisasi labanya mencapai Rp5 triliun, dan sisanya disumbang oleh BTN.
Deputi Industri Primer Muhammad Zamkhani mewakili Sekretaris Kementerian Negara BUMN menambahkan dengan target Rp30,8 triliun, pihaknya harus mencantumkan target sebesar Rp31,23 triliun, karena termasuk dengan dividen interim 2011 yang nilainya Rp455,10 miliar.
Bambang P.S. Brodjonegoro, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan kenaikan penerimaan pemerintah atas laba BUMN didasarkan pada kenaikan realisasi laba tahun buku 2011, karena besaran dividend pay out ratio tetap.
"Penerimaan negara dari dividen BUMN Rp28,01 triliun dalam APBN 2012, kita naikkan jadi Rp30,8 triliun dalam APBN-P 2012," kata Bambang dalam rapat dengan Panja A, Badan Anggaran DPR-RI, Senin malam.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, usulan dividen dalam RAPBNP 2012 sebesar Rp30,77 triliun terdiri dari laba Pertamina Rp8,49 triliun (27,59%), laba BUMN sektor perbankan Rp4,02 triliun, dan laba BUMN lainnya Rp18,26 triliun (59,35%).
Berdasarkan kelompok BUMN besar, kata Bambang, komposisinya sebesar Rp12,9 triliun berasal dari Pertamina dan PLN dengan asumsi laba bersih Pertamina pada 2011 sebesar Rp20,69 triliun dan laba bersih PLN mencapai Rp12,59 triliun. Target setoran deviden ini naik Rp1,7 triliun dibandingkan patokan dalam APBN 2012.
BUMN sektor perbankan ditargetkan menyetor deviden Rp5,0 triliun dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp4 triliun. Sementara itu, BUMN non-Pertamina & PLN dan minoritas ditargetkan menyumbang Rp12,9 triliun terhadap penerimaan negara.
Anggota Banggar DPR dari Fraksi Demokrat Jhonny Allen Marbun mengungkapkan BUMN harus berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, terutama BUMN migas seperti Pertamina yang disinyalir menerima keuntungan akibat kenaikan harga minyak dunia.
"Harusnya bisa lebih tinggi dari itu dong. Kalau pembahasan APBN tahun-tahun sebelumnya, kami selalu minta target penerimaan dividen naik minimal Rp1 triliun dari yang diajukan pemerintah," ungkapnya.
Terkait hal ini, Bambang Brodjonegoro mengatakan dengan target penerimaan sebesar Rp30,8 triliun pemerintah tetap ingin menjaga belanja modal BUMN guna membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita ingin BUMN punya capex yang memadai untuk membantu dorong pertumbuhan. Kita juga ingin jaga kesehatan BUMN perbankan punya modal 8% atau kalau bisa lebih dari itu, supaya tidak jadi observasi Bank Indonesia," katanya.
Plt Kepala BKF ini memaparkan, dari 141 BUMN, 118 di antaranya mencatat laba bersih Rp124.964 miliar, dan 23 BUMN mencatat rugi bersih Rp3,23 miliar.
Adapun pada 2011, BUMN perbankan mencatat laba sebesar Rp34,19 triliun, yang terdiri dari laba BRI Rp15 triliun lebih tinggi daro targetnya sebesar Rp11,47 triliun, Bank Mandiri realisasi laba unaudited Rp12 triliun lebih rendah dari target Rp19,5 triliun, BNI yang realisasi labanya mencapai Rp5 triliun, dan sisanya disumbang oleh BTN.
Deputi Industri Primer Muhammad Zamkhani mewakili Sekretaris Kementerian Negara BUMN menambahkan dengan target Rp30,8 triliun, pihaknya harus mencantumkan target sebesar Rp31,23 triliun, karena termasuk dengan dividen interim 2011 yang nilainya Rp455,10 miliar.
"Dengan
target Rp30,8 triliun, kami harus tetapkan target Rp31,23 triliun mengingat
Rp450 miliar sudah disetorkan untuk dividen interim 2011 lalu. Ke depan harus
mengurangi dividen interim, supaya target dan penerimaan dividen tidak dipotong
interim," kata Zamkhani. (bisnis.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar