Kementerian Agar Perbaiki Tata Kelola Anggaran
Kementerian Keuangan mengingatkan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola
anggaran dan memperketat pengawasan proyek agar tidak lagi dimanfaatkan oleh
para pejabat dan pengusaha nakal.
Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo
menuturkan anggaran belanja negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun, di mana tahun ini naik sekitar tiga kali lipat dari posisi 2005.
Hal itu menjadi peluang sekaligus tantangan
untuk membangun kapasitas ekonomi nasional, dengan memastikan transparansi dan
akuntabilitas proses lelang dan eksekusi belanja.
"Kalau tidak hati-hati, pejabat yang
conflict of interest bisa memanfaatkan ini, khususnya terjadi
pengusaha-pengusaha yang ingin untung tanpa etika," ujarnya dalam Workshop
Persiapan dan Pelaksanaan APBN 2012, hari ini.
Apabila menengok sejarah, kata Agus, dalam
10 tahun penuntasan kasus korupsi proyek-proyek pemerintah selalu berujung pada
hukuman berat bagi pejabat negara. Sementara pengusaha-penguasaha nakal yang
cari untung justru kebanyakan terbebas dari jeratan hukum.
Oleh karenanya, Agus mengingatkan agar para
Sekjen dan Sekda mengingatkan anak buahnya agar ada rasa memiliki dan
mengetahui arti pentingnya anggaran bagi kesejahteraan rakyat. Proses pengadaan
barang dan jasa harus dievaluasi tiap bulan agar diketahui perkembangannya.
"Dengan kinerja anggaran yang kurang
optimal, tak cukup dengan mencari penyebab, tapi mengatasi agar tak
terulang," kata Agus. Pemahaman yang sama terhadap pengadaan barang dan
jasa ini akan menentukan kualitas daya serap anggaran belanja modal.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan
mengaku prihatin akan rendahnya kualitas penyerapan anggaran negara dalam lima
tahun terakhir. Permasalahan klasik tersebut diindikasi akibat buruknya
perencanaan anggaran di hampir seluruh satuan kerja (Satker), yang kemudian berimplikasi
pada terhambatnya proses tender dan ekesekusi proyek.
"Per 7 Desember, belanja negara baru
79,7%. Itu antara lain terdiri dari belanja modal 52% dan belanja barang
64%," jelasnya.
Belajar dari pengelolaan anggaran negara
pada tahun ini, Dia menyoroti sejumlah permasalahan penyerapan anggaran, yang
selalu berulang dari tahun ke tahun. Buruknya perencanaan anggaran terbukti
dari banyaknya proyek K/L yang belum dilengkapi dokumen pendukung sehingga
dananya tidak bisa dicairkan atau diblokir.
“Pada 28 Oktober lalu Sidang Paripurna DPR
telah menyetujui Undang-Undang APBN 2012, tapi dari 82 K/L yang ada, 66 K/L
DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) sudah selesai, sedangkan anggaran 6
K/L lainnya masih dibintangi karena belum selesai pembahasannya dengan DPR,”
ungkapnya.
Keprihatinan tersebut, kata Menkeu, yang
menginspirasi Kemenkeu untuk mengundang seluruh kuasa pengguna anggaran, baik
di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendiskusikan dan mencari soolusi dari
permasalahan klasik tersebut. Setidaknya ada sekitar 22.000-24.000 satuan kerja
di itngkat pusat dan 14.000 di daerah yang mengelola anggaran belanja negara
saat ini.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Komite
Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tandjung menyoroti rendahnya peran fiskal dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi selama ini. Hal itu tercermin dari surplus kas
pemerintah yang mengendap cukup besar di Bank Indonesia, yang per Oktober lalu
mencapai Rp243 triliun. Sementara uang pemerintah yang menumpuk di perbankan
nasional per September sebesar Rp58,5 triliun.
“Bila pada akhir tahun tersisa uang di BI
sebesar Rp100 triliun, maka kita kehilangan potensi pertumbuhan tambahan
sekitar 0,7% (pada 2012),” jelasnya.
Bos CT Corps tersebut menambahkan
seharusnya tidak ada uang sisa dalam anggaran pemerintah. Hal tersebut dapat
membuat program pemerintah tidak tepat. "Kelambatan daya serap anggaran
yang buruk dalam empat tahun terakhir menyebabkan daya dorong kebijakan fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal."
Pada tahun 2012, KEN memperkirakan laju
pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 5,9% pada kuartal pertama dan meningkat
jadi 8,1% pada kuartal terakhir. Dengan demikian, pertumbuhan belanja pemerintah
sepanjang 2011 diprediksi berkisar antara 7,5% sampai 8%.
"Perkiraan tersebut lebih tinggi dari
angka perkiraan pertumbuhan belanja sebesar 4 persem di 2011 ini," kata
Chairul.
Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang
Perekonomian, mengaku kecewa dengan minimnya penyerapan anggaran pemerintah.
"Ini adalah titik lemahnya. APBN di 2011,
spendingnya kurang menggembirakan dan tidak memberikan daya dorong yang
baik," katanya.
Menurutnya, dana yang terparkir di bank
sentral biasanya akan terbelanjakan pada kuartal terakhir, setiap tahunnya.
Sementara pada kuartal-kuartal sebelumnya belum optimal karena sejumlah hal,
a.l.
sebagian diblokir atau dibintangi, proses
tender yang berulang, dan terhambat birokrasi anggaran.
"Ketidak efisiennya ini akan membuat beban
pada usaha yang dibiayai pemerintah, ini yang membuat daya dorong tidak
optimal. Kami akan perbaiki,'" katanya.
Hatta mengatakan ada beberapa cara yang
akan ditempuh pemerintah untuk mengoptimlakan belanja pemerintah, a.l. dengan
merevisi aturan pengadaan barang dan jasa dan memperpat tender proyek
pasca-penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian/ lembaga
pada 20 Desember ini."
“Kalau Dipanya sudah diserahkan, langsung
bisa melakukan tender. Diharapkan tahun 2012 bisa lebih cepat. Kami optimis
bisa sampai 90% penyerapannya,” katanya. ( bisnis.com )
