Permasalahan Ekonomi Global

Permasalahan Ekonomi Global

Bank Dunia: Ekonomi Global dalam Zona Bahaya Baru

Presiden Bank Dunia Robert Zoellick menyampaikan, perekonomian dunia sudah berada dalam sebuah zona berbahaya yang baru. Dengan demikian, Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat harus membuat keputusan yang besar untuk menghindari terseretnya ekonomi global ke dalam kondisi yang buruk.

”Jika Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, bukan hanya mereka yang akan terseret. Ekonomi global juga akan turut serta,” ujar Robert dalam pidatonya di George Washington University, seperti yang dikutip Reuters, Rabu (14/9/2011).

Menurut Robert, ketiganya telah lama menunda dalam membuat suatu keputusan yang sulit sehingga mempersempit pilihan yang berakhir dengan beberapa dampak yang buruk.

Terhadap negara-negara di kawasan Eropa, ia berpendapat, ada sebuah kenyataan yang sulit terkait dengan tanggung jawab bersama yang harus mereka emban. Sementara Jepang telah menahan kebutuhan akan reformasi ekonomi dan sosial. Sementara itu, mengenai AS, Robert melihat adanya perbedaan politik membayangi upaya pemerintah dalam memotong defisit anggaran. Bahkan China, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang sedang tumbuh,  kini terpanggil untuk turut bertanggung jawab atas kondisi dunia. Robert menyebutkan, China harus bertanggung jawab dalam mengendalikan masalah ekonomi mereka sendiri. ”Jika kita tidak cepat beraksi dalam kondisi ini, jika kita tidak beradaptasi, jika kita tidak menemukan taktik politik jangka pendek, atau sadar akan kekuatan (ekonomi) yang mendatangkan tanggung jawab, kita akan tenggelam dalam bahaya itu,” tegas Robert.

Timur Tengah, masalah ekonomi global dibicarakan antara kepala PBB dan para pemimpin dunia

            Sekretaris-Jenderal Ban Ki-moon hari Minggu (18/9) mendiskusikan isu proses perdamaian Timur Tengah dan situasi ekonomi global dengan beberapa pemimpin dunia yang telah tiba di New York untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi minggu ini di PBB.

Dalam pertemuan beliau dengan Sheikh Naser Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah, Ban dan Perdana Menteri Kuwait meninjau perkembangan di kawasan tersebut, termasuk proses perdamaian Timur Tengah, situasi yang berkembang di Suriah dan hubungan antara Kuwait dan Irak. Sekretaris-Jenderal juga berterima kasih pada Kuwait atas perannya dalam memobilisasi dana untuk merespon krisis Tanduk Afrika, dan beliau menunjukkan apresiasinya atas peningkatan yang signifikan terhadap kontribusi negara pada Pusat Dana Tanggap Darurat (CERF). Ban menegaskan panggilannya untuk membebaskan para tahanan politik saat ini di Myanmar selama pertemuan beliau dengan Menteri Luar Negeri Asia Tenggara, Wunna Maung Lwin. Beliau juga mengakui perkembangan terakhir di negara tersebut dan mendorong Pemerintah meningkatkan upaya reformasi untuk membawa transisi inklusif. Ban dan Menteri Luar Negeri Yunani, Stavros Lambrinidis, membahas perundingan yang didukung PBB dalam mempersatukan kembali Siprus, dan status negosiasi yang difasilitasi oleh badan dunia antara Athena dan Skopje untuk menyelesaikan sengketa panjang yang berjalan lebih lama dari nama resmi Republik Makedonia Yugoslavia. Persiapan untuk pemilihan senator mendatang di Republic Kongo, situasi pengungsi dan perdamaian lainnya dan perkembangan keamanan di sub-wilayah Afrika Tengah antara isu-isu yang dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris-Jenderal dan Menteri Luar Negeri negara itu, Basile Ikouebe. Ban juga bertemu dengan Duta Besar Irwin LaRocque, Sekretaris-Jenderal Masyarakat Karibia (CARICOM), dimana beliau membahas isu-isu yang menarik bagi kawasan Karibia, seperti perubahan iklim, serta kerjasama antara Sekretariat CARICOM dan sistem PBB. Lebih dari 120 kepala Negara dan pemerintah dijadwalkan untuk menghadiri sesi ke-66 Majelis Umum minggu ini, selama serangkaian pertemuan tingkat tinggi mengenai isu-isu mulai dari penyakit tidak menular dan gizi sampai keselamatan nuklir dan desertifikasi juga akan digelar.

G7 Cari ‘Jalan Keluar’ Masalah Ekonomi Global

Kelompok negara maju G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia dan Inggris, mengkhawatirkan risiko pertumbuhan global yang mengarah ke mimpi buruk. Karena itu, mereka sepakat untuk menjaga kebijakan moneter, konsolidasi fiskal di negara-negara yang memungkinkan pelaksanaan reformasi struktural. Menteri keuangan dan gubernur bank sentral di tujuh negara tersebut sempat bertemu di pelabuhan Marseilles, Prancis, untuk mambahas tindakan yang ahrus dilakukan untuk menopang ekonomi global yang melambat. “Isu utama adalah perlambatan ekonomi global dan cara terbaik untuk mengatasi hal tersebut,” ujar ‘pihak internal’ yang tidak disebutkan namanya oleh Reuters. Pihak G7 juga mengindikasikan ekonomi global telah memasuki periode paling kacau sejak ambruknya Lehman Brothers.

Selain itu, G7 juga menuoroti risiko resesi, termasuk dalam lingkup teknis, yang dipandang dari ‘kontraksi’ di dua kuartal berturut-turut. Peristiwa itu terjadi karena faktor temporer seperti harga minyak tinggi dan diperparah dengan krisis utang maupun ketidakpastian ekonomi akibat perdebatan batas utang AS. Ini menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri AS, ujar sumber yang dikutip oleh Reuters. “Akan ada indikasi bahwa kebijakan moneter tetap akomodatif dan terciptanya konsolidasi diskal. Namun, di beberapa negara yang pertumbuhan ekonominya berjalan lambat, kebijakan itu untuk jangka pendek. ”Diskusi kebijakan moneter yang akomodatif mencakup isu-isu seperti pelonggaran kuantitatif. Sayangnya, tidak ada informasi yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak G7. Meskipun, dikabarkan konsolidasi fiskal untuk tahun 2013, 2014 dan 2015. Di sisi lain, Italia diperkirakan menghadapi tekanan untuk melaksanakan reformasi struktural untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Mereka harus mengurangi kekhawtiran pasar dan membayar utang publik sebesar 120% dari PDB.

Krisis utang di zona euro juga akan menjadi topik panas di G7 karena menjadi alasan utama penurunan kepercayaan investor. Meskipun sebenarnya, hampir tidak mungkin negara-negara di zona euro dapat ditekan untuk melakukan lebih dari kesepakatan yang sudah ada. “Suasana saat ini bukanlah saat yang tepat untuk saling menyalahkan. Namun, kami mencari tahu apa yang bisa kami lakukan bersama terhadap isu yang semakin lama semakin rumit. ”G7 juga menekankan keberadaan ‘rotasi pertumbuhan’ yang berarti, saat pertumbuhan ekonomi negara maju melambat, maka negara berkembang seperti Cina dan negara di kawasan Asia lainnya dapat ‘mengambil alih’ posisi pemegang kekuasaan ekonomi dunia. Dalam konteks ini, G7 mungkin meminta pelaku ekonomi dengan nilai transaksi surplus untuk meningkatkan permintaan domestik dan memungkinkan perubahan nilai tukar.

Sarkozy-Hu Jintao Bicarakan Masalah Ekonomi Global

Paris, (Analisa). Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menurut rencana mengadakan pertemuan dengan rekannya dari China, Hu Jintao, dalam perjalanannya menuju New Caledonia, Kamis, guna membicarakan keadaan ekonomi global di tengah bertambahnya kekhawatiran investor terhadap krisis hutang zona euro dan melambannya pertumbuhan global. Sarkozy yang memulai kunjungan tiga harinya di New Caledonia, salah satu wilayahnya di luar negeri, Jum’at, mempercepat keberangkatannya satu hari untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden China Hu Jintao di Beijing. Jurubicara kepresidenan Prancis mengatakan, kunjungan itu sudah direncanakan sejak sebulan lalu dalam menanggapi perkembangan terakhir pasar keuangan, dan semakin penting artinya setelah dalam dua pekan terakhir nampak tanda-tanda melemahnya pertumbuhan di AS dan Eropa, di samping bertambahnya kekhawatiran terhadap berkepanjangannya krisis hutang negara-negara maju, terutama di zona euro.

"Kunjungan itu tidak semata-mata sebagai reaksi terhadap perkembangan terakhir pasar, walau kondisi keuangan internasional juga akan dibicarakan," kata jurubicara tadi yang menambahkan, Sarkozy dan Hu Jintao juga akan memfokuskan pembicaraan kepada persiapan pertemuan berikutnya para menteri keuangan negara industri maju dan baru bangkit yang tergabung di dalam Grup 20 (G-20) yang akan berlangsung di sela pertemuan tahunan IMF di Washington 23 sampai 25 September 2011 nanti.

Sarkozy yang kini menjabat ketua G-20 dan G-7 negara industri maju selama setahun hingga awal Nopember mendatang telah mengkhususkan China pada awal masa jabatannya sebagai mitra utama bagi perundingan G-20.Seminar Reformasi Sistem Moneter Intern’l di Nanjing.

Sarkozy berusaha keras membawa China ke meja perundingan dan membuat mata uangnya (China) terapresiasi lebih cepat demi membantu menunjang pertumbuhan global yang jauh lebih berimbang. Sebagai peserta perundingan G-20, China menyelenggarakan seminar tentang reformasi sistem moneter internasional di Nanjing bulan Maret lalu, yang mengisyaratkan bahwa China siap membicarakan isu nilai tukar kurs mata uangnya meskipun secara tidak langsung -- sesuatu yang sangat enggan dilakukannya bahkan hingga sekarang. Kunjungan Sarkozy ke China dilakukan di tengah kecaman pedas China terhadap negara-negara zona euro terkait keadaan keuangan publik mereka. Negara-negara di zona euro perlu mereformasi sistem ekonomi blok tersebut dan menunjukkan sikap bertanggung-jawab terhadap kestabilan ekonomi global dan pasar keuangan, kata seorang ekonom dan mantan pejabat bank sentral Senin.

Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan Selasa, Asia yang sedang berkembang perlu menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih berkualitas jika kawasan itu ingin mempertahankan ekspansi ekonominya yang pesat selama dua dasawarsa terakhir.

"Asia melampaui kawasan lain di dalam pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejak 1990," kata Kepala Ekonom ADB Changyong Rhee di Singapura. Akan tetapi, "Asia masih tetap menjadi pangkalan sebagian besar rakyat miskin dunia," katanya.