Permasalahan Ekonomi Pertanian

Permasalahan Ekonomi Pertanian

Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia

Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam

hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan.Walapun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambahyang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap sub-sektor. Pengalaman negara tetangga menekankan pentingnya dukungan dalam proses pergeseran tersebut. Sebagai contoh, di pertengahan tahun 1980-an sewaktu Indonesia mencapai swasembada beras, 41% dari semua lahan pertanian ditanami padi, sementara saat ini hanya 38%; suatu perubahan yang tidak terlalu besar dalam periode 15 tahun. Sebaliknya, penanaman padi dari total panen di Malaysia berkurang setengahnya dari 25% di tahun 1972 menjadi 13% di 1998. Selain itu seperti tercatat dalam hasil studi baru-baru ini, ranting pemilik usaha kecil/ pertanian industrial, hortikultura, perikanan, dan peternakan, yang sekarang ini berkisar 54% dari semua hasil produksi pertanian, kemungkinan besar akan berkembang menjadi 80% dari pertumbuhan hasil agraris di masa yang akan datang. Panen beras tetap memegang peranan penting dengan nilai sekitar 29% dari nilai panen agraris. Tetapi meskipun disertai dengan  tingkat pertumbuhan hasil yang tinggi, panen beras tidak akan dapat mencapai lebih dari 10% nilai peningkatan pertumbuhan hasil. Tantangan bagi pemerintahan yang baru adalah untuk menggalakan peningkatan produktifitas diantara penghasil di daerah rural, dan menyediakan fondasi jangka panjang dalam peningkatan produktifitas secara terus menerus. Dalam menjawab tantangan tersebut, hal berikut ini menjadi

sangat penting:

1. Fokus dalam pendapatan para petani; titik berat di padi tidak lagi dapat

menjamin segi pendapatan petani maupun program keamanan pangan;

2. Peningkatan produktifitas adalah kunci dalam peningkatan pendapatan

petani, oleh karena itu pembangunan ulang riset dan sistem tambahan

menjadi sangat menentukan;

3. Dana diperlukan, dan dapat diperoleh dari usaha sementara untuk

memenuhi kebutuhan kredit para petani melalui skema kredit yang

dibiayai oleh APBN;

4. Pertanian yang telah memiliki sistem irigasi sangat penting, dan harus dipandang sebagai aktifitas antar sektor. Pemerintah perlu memastikan integritas infrastruktur dengan keterlibatan pengguna irigasi secara lebih intensif, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk

mencapai panen yang lebih optimal hingga setiap tetes air;

5. Fokus dari peran regulasi dari Departemen Pertanian perlu ditata ulang. Kualitas input yang rendah mempengaruhi produktifitas petani; karantina diperlukan untuk melindungi kepentingan petani dari penyakit dari luar namun pada saat yang bersamaan juga tidak membatasi masuknya bahan baku impor; dan standar produk secara terus menerus ditingkatkan di dalam rantai pembelian oleh sector swasta, bukan oleh pemerintah.

Bidang- Bidang Penting yang perlu diperhatikan

Peran utama Departemen Pertanian dalam membina hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah. Departemen Pertanian secara jelas mempunyai peranan penting dalam usaha menjawab tantangan di atas. Program-program dari Departemen Pertanian harus dilengkapi dengan bermacam-macam inisiatif dari badan pemerintahan nasional lainnya, pemerintahan lokal yang akan berada di garis depan dalam pemgimplementasian program, organisasi produsen di pedesaan yang bergerak di bidang agribisnis, dan para petani yang harus menjadi partner

penting demi mendukung proses perubahan ini. Cara ini memerlukan usaha terpadu lebih besar dan kerjasama dari Departemen Pertanian dan Departemen pemerintah lainnya yang menangani infrastruktur, pemasaran pertanian, proses pertanian, fasilitas perdagangan. Dengan desentralisasi, staf dinas di kabupaten telah dipindahkan ke tingkat pemeritahan lokal,

bersamaan dengan implementasi fungsi-fungsi pemerintahan, seperti penyuluhan, regulasi (contoh: standar input, kualitas produk [pemeriksaan mutu daging], karantina), dan pelaporan statistik. Departemen Pertanian pusat sedang mengkaji ulang peranannya dalam menanggapi permasalahan, dengan fokus yang lebih besar pada penyediaan fasilitas, rangka kerja kebijakan dan penggunaan sumber daya. Departemen Pertanian mempunyai peranan penting dalam menjamin bahwa sistem nasional tersebut dapat dipertahankan dan dibentuk khusus untuk penyediaan barang-barang publik, terutama dalam rangka penyuluhan, regulasi dan penelitian dalam bidang pertanian. Setiap sistem ini berada di bawah tekanan yang berat.

Perlu meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi lebih lanjut.

Diperkirakan sekitar 24 juta hektar lahan kering memiliki potensi yang belum dikembangkan. Rumah tangga miskin di daerah ini memiliki tingkat ketergantungan lebih tinggi pada pertanian, karena sector perekonomian yang bukan berasal dari pertanian tidak dapat berkembang.

Diversifikasi di dalam hal ini menjadi penting, begitu pula berbagai kebijakan yang merangsang tumbuhnya usaha peternakan, tumpang sari sayuran, penanaman kembali hutan-hutan di daerah-daerah kecil dengan tumbuhan berkayu dengan nilai tinggi, serta difersifikasi kacang mete atau buah-buahan. Seluruh usaha tersebut dapat berperan serta untuk mencapai penghasilan

yang lebih stabil, dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Terdapat bermacam-macam kesempatan untuk menunjang pertumbuhan di daerah-daerah tersebut. Sebagai contoh, antara tahun 1996-2002, walaupun terjadi krisis ekonomi, konsumsi makanan per kapita di Indonesia meningkat sebanyak 8% secara riil.  Peningkatan tersebut dialami oleh bahan makanan

dengan nilai tinggi seperti produk peternakan, buah-buahan, sayur-mayur, ikan, lemak dan minyak, dan makanan siap saji. Di lain pihak, konsumsi perkapita bahan makanan dengan nilai rendah malah menurun. Perubahan ini telah mendorong perkembangan pesat supermarket, yang mana telah mempengaruhi struktur produksi pertanian, penyiapan, penanganan dan pemasaran. Hal yang serupa terjadi dalam ekspansi pesat hasil pertanian biji coklat, kacang mete dan biji kopi, terlebih lagi setelah tahun 1997. Perkembangan ini menunjukan adanya kebutuhan untuk membentuk kerjasama dengan sektor swasta baik lokal maupun internasional yang menciptakan kesempatan untuk mengurangi beban penyediaan pelayanan dari badan pemerintah. Aspek penting bagi pertanian di daerah-daerah tersebut adalah meningkatnya fokus pada usaha pertanian yang menghasilkan uang dan akhirnya ketertarikan dari pihak swasta untuk membiayai

pengembangan ini.   Hal ini memerlukan kualitas produksi yang lebih baik. Hal ini tentunya memerlukan mekanisme regulasi pemerintah yang lebih baik (dalam kerjasama dengan pihak swasta), dan juga  akses lebih mudah untuk  mendapatkan   pinjaman bank. Departemen Pertanian dapat mendukung agribisnis dan sistim pemilikan pertanian skala kecil yang

kompetitif dan efisien melalui pengembangan rangka kerja efektif yang legal, diatur oleh regulasi (misalnya untuk mengamankan hak properti, dan pelaksanaan kontrak) dan institusional, untuk mempromosikan komersialisasi dan integrasi vertikal.